Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth. SpiritNews/Ilustrasi AI
WASHINGTON — Anggota DPR Amerika Serikat dari Partai Republik, Thomas Massie, mengajukan resolusi pemakzulan terhadap Menteri Pertahanan Pete Hegseth pada Selasa, 15 September 2026.
Langkah tersebut berkaitan dengan tuduhan Massie bahwa Hegseth telah mengabaikan kewenangan konstitusional Kongres dalam penggunaan kekuatan militer serta tetap menjalankan operasi militer Amerika Serikat di Iran secara ilegal.
Dikutip dari Anadolu Agency, resolusi yang diajukan Massie menjadi bagian dari perselisihan antara pemerintahan Presiden Donald Trump dan Kongres mengenai kewenangan dalam menentukan penggunaan kekuatan militer.
Massie menilai Hegseth tetap melaksanakan operasi militer meskipun Kongres sebelumnya telah melakukan sejumlah pemungutan suara yang berkaitan dengan penghentian konflik Iran. Menurutnya, tindakan tersebut menghambat kemampuan Kongres menjalankan kewenangan konstitusionalnya dalam mengambil keputusan mengenai perang.
Dalam pernyataannya di hadapan DPR, Massie menyebut tindakan Hegseth telah “menggagalkan kemampuan Kongres untuk menjalankan tanggung jawab konstitusionalnya yang paling serius”.
Ia juga menilai kebijakan tersebut memungkinkan berlanjutnya apa yang disebutnya sebagai “perang ilegal”.
“Dalam semua hal ini, Menteri Hegseth telah bertindak dengan cara yang bertentangan dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya sebagai Menteri Pertahanan,” kata Massie.
Delapan Pasal Pemakzulan
Resolusi yang diajukan Massie memuat delapan pasal pemakzulan. Tuduhan yang dicantumkan tidak hanya berkaitan dengan operasi militer Amerika Serikat di Iran, tetapi juga sejumlah tindakan militer di negara lain.
Massie menuduh Hegseth terlibat dalam tindakan militer yang tidak sah di Venezuela dan Yaman. Salah satu tuduhan tersebut berkaitan dengan operasi yang menurut Massie berujung pada penangkapan mantan Presiden Venezuela Nicolás Maduro.
Selain itu, resolusi tersebut mencantumkan tuduhan mengenai operasi militer Amerika Serikat terhadap kapal-kapal yang diduga membawa narkoba serta tindakan yang berkaitan dengan Senator Demokrat Mark Kelly.
Sejumlah tuduhan tersebut berangkat dari pandangan Massie bahwa pemerintahan telah melampaui atau mengabaikan batas kewenangan Kongres dalam penggunaan kekuatan militer.
Pengajuan resolusi itu berlangsung setelah sebelumnya muncul sejumlah upaya di DPR AS untuk membatasi operasi militer pemerintahan Trump terhadap Iran. Kongres juga telah mengesahkan resolusi terkait kewenangan perang pada Juni dan Juli.
DPR Harus Menangani Resolusi
Karena diajukan sebagai resolusi istimewa atau privileged resolution, DPR AS diwajibkan menangani resolusi tersebut dalam waktu dua hari legislatif.
Meski demikian, pimpinan Partai Republik di DPR masih memiliki sejumlah mekanisme untuk berupaya menghentikan atau menunda pembahasan resolusi tersebut.
Pengajuan Massie bukanlah upaya pertama untuk memakzulkan Hegseth. Pada April 2026, anggota DPR dari Partai Demokrat sebelumnya telah mengajukan enam pasal pemakzulan terhadap Menteri Pertahanan tersebut, termasuk tuduhan yang berkaitan dengan operasi militer di Iran.
Namun, pengajuan pasal pemakzulan tidak secara otomatis membuat seorang pejabat langsung kehilangan jabatannya.
Resolusi tersebut terlebih dahulu harus melalui proses di DPR. Apabila DPR menyetujui pemakzulan, proses selanjutnya berlanjut ke Senat untuk menjalani persidangan pemakzulan.
Pemerintah Bela Hegseth
Jaksa Agung AS Todd Blanche membela Hegseth ketika dimintai tanggapan mengenai upaya pemakzulan tersebut.
Blanche mengatakan Hegseth “melakukan pekerjaan yang fenomenal” dan menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan hukum. Ia juga menyatakan Departemen Kehakiman terlibat dalam memastikan tindakan pemerintah memenuhi persyaratan hukum.
Blanche menolak penggunaan istilah “perang” untuk menggambarkan operasi militer Amerika Serikat terhadap Iran.
Menurutnya, pemungutan suara Kongres mengenai konflik Iran tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa Hegseth maupun Presiden Donald Trump telah bertindak melanggar hukum.
Blanche juga menyampaikan bahwa alasan-alasan yang digunakan untuk menilai tindakan Hegseth dan Trump sebagai pelanggaran hukum harus dilihat dalam konteks kewenangan pemerintah dan dasar hukum yang digunakan dalam operasi tersebut.
Di sisi lain, Pentagon menyatakan tetap memberikan dukungan kepada Hegseth.
Juru bicara Pentagon Kingsley Wilson mengatakan seluruh jajaran Departemen Pertahanan tetap bersatu di bawah kepemimpinan dan visi Hegseth serta akan terus memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan departemen.
Perselisihan mengenai resolusi pemakzulan tersebut kembali menempatkan persoalan kewenangan Kongres atas penggunaan kekuatan militer sebagai salah satu isu utama dalam perdebatan politik Amerika Serikat terkait operasi militer terhadap Iran.